Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Semarang

>>DENGAN INTEGRITAS PERSONAL KITA CIPTAKAN LAYANAN KEPEGAWAIAN TEPAT WAKTU<<

KEPALA BKPSDM
 


WENNY MAYA KARTIKA, S.H, M.H
 

 

PENGUMUMAN

LINK SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

 

DOWNLOAD MEKANISME MUTASI PNS
 

DOWLOAD PEDOMAN PENAKMAS


DOWNLOAD BUKU PETUNJUK PEMBUATAN KARTU ASN VIRTUAL

PANDUAN APLIKASI SIHARKA (PEGAWAI)

 

Klik Menu "Info Kepegawaian" di atas untuk melihat UU, PP, PerBup di Bidang Kepegawaian

MEKLAP DATA PEGAWAI

 

Download PEDOMAN
e-PERSONAL

 

Download  PEDOMAN
e-FILE


Download PEDOMAN e-MUTASI

Download PEDOMAN e-KGB


Download FormuIir Isian Pegawai (FIP) untuk  PPPK

Formulir Isian Pegawai (FIP) untuk CPNS *Download

 

 

WEBSITE TERKAIT

JENIS DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL PRIORITAS TAHUN 2016

Ungaran (18-12-2015)- Admin BKD, Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa PNS merupakan unsur utama Sumber Daya Manusia Aparatur Negara yang mempunyai peranan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral, bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk dapat membentuk sosok PNS tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan antara lain melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang mengarah pada upaya peningkatan :

1.    Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air.
2.    Kompetensi teknis, manajerial dan atau kepemimpinannya.
3.   Efisiensi, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Di lain pihak sering muncul kritikan yaitu mengapa para pegawai yang telah mengikuti diklat hampir tidak kelihatan perbedaannya dengan setelah mengikuti diklat.Perbedaan yang dimaksud dalam kritik ini adalah perbedaan sikap sebelum dan sesudah mengikuti diklat. Masih ditemukan adanya alumni yang sebelum diklat dikategorikan sering terlambat masuk kantor, setelah mengikuti diklatpun belum merubah kebiasaannya tersebut.

Masih terdapat peserta diklat memandang bahwa pengiriman mereka sebagai peserta lebih sekedar tugas. Pada sisi ini, mereka belajar dengan tidak sepenuh hati sehingga hasil akhirnya hanyalah mendapatkan selembar kertas kualifikasi tertentu dengan kompetensi yang nihil.

Hal ini dimungkinkan karena dalam mengirim pegawainya untuk mengikuti diklat tertentu kurang memperhatikan persyaratan atau kualifikasi minimal yang diharuskan. Sehingga menimbulkan rendahnya motivasi peserta diklat yang bersangkutan karena dianggap tidak relevan dengan kebutuhan pengembangan dirinya sebagaimana program diklat memang belum benar-benar memberikan jawaban nyata atas kebutuhan peserta diklat.

Bisa jadi program yang dirancang dan dikembangkan masih jauh dari kebutuhan organisasi. Hal ini akan kembali ke prosedur bagaimana kurikulum diklat disusun. Apakah program diklat berangkat dari kompetensi jabatan para peserta diklat atau jawaban atas kebutuhan nyata akibat adanya perubahan-perubahan lingkungan tempat mereka bertugas.

Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dilakukan sebagai upaya untuk merumuskan jenis diklat dan penetapan materi yang selanjutnya mentransformasikan materi menjadi kompetensi. Apabila AKD sudah dilaksanakan maka setidaknya akan mampu menjaring informasi riil kebutuhan diklat bagi aparatur dalam menunjang kompetensi personil dalam organisasi.

AKD dilakukan guna menjawab dan menjembatani kesenjangan kompetensi pegawai dengan kebutuhan kompetensi dan kualifikasi jabatan. Hal ini menegaskan semakin penting untuk melakukan AKD yang benar sehingga akan melahirkan rumusan kurikulum yang aplikatif. Akhirnya pada aspek proses maupun evaluasi menjadi satu kesatuan yang utuh dan dikenal dengan sistem diklat.

 

 

DIKLAT Teknis dan Fungsional Prioritas Tahun Anggaran 2016

Pemerintah Kabupaten Semarang

Hasil Analisis Kebutuhan Diklat Tahun 2015

 

NO

Jenis Diklat

Nama Diklat

Jumlah

Peserta

Jumlah

SKPD Peserta

1

Diklat Teknis

Diklat Teknis Akuntansi Berbasis Akrual

91

18

2

Diklat Teknis

Pelatihan Dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

100

13

3

Diklat Teknis

Diklat Teknis Bendahara Daerah

16

9

4

Diklat Teknis

Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian

15

9

5

Dikat Teknis

Diklat Administrasi Perkantoran Berbasis IT

26

6

6

Diklat Teknis

Diklat Teknis Naskah Dinas

8

5

7

Diklat Fungsional

Diklat Tatalaksana Gizi Buruk

78

1

8

Diklat Fungsional

Diklat Konselur asi

78

1

9

Diklat Teknis

Diklat Teknis Pemeriksaan Ca Cerviks dengan Metode IVA Bagi Bidan

52

1

10

Diklat Fungsional

Pelatihan Laboratorium Mikroskopistb dots, Malaria dan hiv-aids Bagi Para Analis

28

1

11

Diklat Fungsional

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Laboratorium Puskesmas

28

1

12

Diklat Teknis

Diklat Teknis Rekam Medik Bagi Petugas Rekam Medis Di Puskesmas

26

1

13

Diklat Teknis

Diklat Teknis Manajemen Farmasi Bagi Asisten Apoteker Di Puskesmas

26

1

14

Diklat Fungsional

Pelatihan Penerapan ICD-10 Tingkat Puskesmas Bagi dokter Umum

26

1

15

Diklat Teknis

Pelatihan Simpus (Sistem Manajemen Puskesmas)

26

1

16

Diklat Fungsional

Diklat HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan NCP (Nutrition Care Process)

26

1

17

Diklat Teknis

Diklat Teknis Pemeriksaan Ca Cerviks Dengan Metode iva Bagi Dokter

26

1

 

FORUM TANYA JAWAB

Alverio
Pakaian dinas dan penilaian kinerja pppk pw
Mohon info aturan tentang pakaian dinas pppk paruh waktu, kemudian untuk warna background idcard apakah disamakan dengan jabatan pelaksana / fungsional? Adakah informasi terkait jam kerja dan penilaian kinerja? Tks.
Sunday, 04 January 2026 15:20
Dhani
Jenjang karier
Assalamualaikum wr wb Ijin bertanya bapak/ibu Saya PPPK angkatan th 2023. Ketika saya mendaftar PPPK tersebut saya menggunakan ijazah D3 dan seiring berjalannya waktu saya ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya menjadi S1 ners. Apakah ijazah S1 ners saya nanti diakui (bisa merubah golongan saya dari golongan VII menjadi golongan IX) Ataukah setelah kontrak PPPK saya habis (5tahun) ...
Tuesday, 09 December 2025 10:54
Winarni
Reset MFA
Ijin bertanya. Bagaimana cara untuk reset email pada ASN Digital
Tuesday, 18 November 2025 10:07

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Semarang

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto No.1 Ungaran - Telp : (024) 6921127, Fax : (024) 6921004, e-mail: bkpsdm@semarangkab.go.id

Stabilność rynku i realne standardy działania w 2026 roku

Dynamiczny rozwój branży hazardowej sprawia, że gracze coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na atrakcyjność bonusów czy liczbę dostępnych gier, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo i przewidywalność działania platform. W kontekście krajowego modelu regulacyjnego określenie legalne polskie kasyna internetowe nabiera konkretnego znaczenia – oznacza operatorów funkcjonujących w jasno określonych ramach prawnych, podlegających kontroli i zobowiązanych do przestrzegania określonych standardów technicznych oraz organizacyjnych.

Rynek w 2026 roku jest bardziej świadomy niż kilka lat temu. Użytkownicy oczekują transparentności, stabilnych procedur finansowych oraz uczciwych zasad rozgrywki. Odpowiedzialność operatora nie kończy się na udostępnieniu platformy – obejmuje również sposób zarządzania grami, kontrolę transakcji oraz ochronę danych osobowych.

Kontrola automatów i przejrzystość mechanizmów gry

Automaty online stanowią fundament oferty większości platform. Jednak w środowisku regulowanym nie mogą być udostępniane bez odpowiedniej kontroli. Każda gra powinna posiadać jasno określone parametry – w tym wskaźnik zwrotu dla gracza, opis zasad wygranych oraz szczegółowe warunki aktywacji funkcji bonusowych.

Mechanizmy losujące działają w oparciu o algorytmy podlegające testom i certyfikacji. Niezależne laboratoria weryfikują poprawność działania generatorów liczb losowych, aby potwierdzić, że wyniki są generowane w sposób losowy i nie podlegają manipulacji. Dzięki temu gracz może mieć pewność, że przebieg rozgrywki nie zależy od decyzji operatora.

Istotnym elementem jest również odpowiedzialna konstrukcja gier. Platforma działająca zgodnie z regulacjami musi zapewniać narzędzia kontroli – limity depozytów, ograniczenia czasu gry czy możliwość czasowego zawieszenia konta. Automaty nie mogą wprowadzać użytkownika w błąd co do realnych szans na wygraną, a wszystkie informacje powinny być dostępne w czytelnej formie.

System nadzoru i rejestr domen

W strukturze rynku funkcjonuje mechanizm identyfikacji stron, które nie spełniają lokalnych wymogów. Rejestr domen objętych ograniczeniami stanowi element porządkujący przestrzeń online i oddzielający operatorów działających zgodnie z krajowymi zasadami od tych, którzy nie podlegają lokalnej kontroli.

Dla użytkownika oznacza to konieczność świadomego wyboru platformy. Sam fakt atrakcyjnej oferty nie powinien być decydujący. Warto sprawdzić, czy operator funkcjonuje w modelu zgodnym z obowiązującymi regulacjami oraz czy posiada przejrzyste dane identyfikacyjne i jasno opisane procedury.

Rejestr pełni funkcję prewencyjną – jego celem jest ograniczenie działalności podmiotów, które kierują ofertę do polskich graczy bez spełnienia wymaganych standardów. W praktyce zwiększa to przejrzystość rynku i ułatwia oddzielenie stabilnych platform od tych budzących wątpliwości.

Korzyści wynikające z wyboru regulowanej platformy

Najważniejszą zaletą korzystania z platform funkcjonujących w określonych ramach jest przewidywalność procedur. Użytkownik wie, jakie zasady obowiązują przy rejestracji, wpłacie i wypłacie środków. Regulamin jest publicznie dostępny, a operator zobowiązany jest do przestrzegania opisanych warunków.

Kolejną korzyścią jest bezpieczeństwo danych. W 2026 roku standardem stały się zaawansowane zabezpieczenia technologiczne, szyfrowanie połączeń oraz wieloetapowa weryfikacja tożsamości. Ochrona informacji finansowych i osobowych stanowi jeden z kluczowych elementów budowania zaufania.

Nie bez znaczenia pozostaje również stabilność systemów płatności. Platforma działająca w ramach regulowanego rynku musi przestrzegać określonych terminów realizacji wypłat oraz jasno komunikować limity transakcji. Przejrzystość w tym obszarze minimalizuje ryzyko nieporozumień i opóźnień.

Dodatkowym atutem jest rozwój narzędzi odpowiedzialnej gry. Świadomość użytkowników rośnie, a operatorzy zobowiązani są do promowania kontroli budżetu i czasu spędzanego na platformie. Dzięki temu hazard online może pozostać formą rozrywki, a nie źródłem niekontrolowanego ryzyka finansowego.

Stabilność i długofalowe podejście do rynku

Rynek kasyn internetowych w Polsce w 2026 roku charakteryzuje się większą dojrzałością niż w latach poprzednich. Użytkownicy oczekują jasnych zasad i konsekwencji w działaniu. Platformy, które budują swoją pozycję w oparciu o transparentność, zyskują przewagę konkurencyjną.

Długofalowa strategia operatora obejmuje nie tylko rozwój oferty gier, ale również inwestycje w bezpieczeństwo technologiczne, obsługę klienta oraz przejrzystość procesów finansowych. Właśnie te elementy decydują o realnej jakości serwisu.

Podsumowanie

Współczesny rynek hazardowy w Polsce opiera się na wyraźnie określonych zasadach i mechanizmach nadzoru. Kontrola automatów, funkcjonowanie systemu identyfikacji domen oraz obowiązek stosowania narzędzi odpowiedzialnej gry tworzą środowisko bardziej uporządkowane i przewidywalne. Świadomy wybór platformy powinien opierać się na analizie tych elementów, a nie wyłącznie na atrakcyjności promocji. To właśnie stabilność procedur i transparentność działania stanowią fundament bezpiecznej rozrywki online.