Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA IPDN TAHUN 2015

Ungaran (05/10/2015), Proses Seleksi Penerimaan Calon praja IPDN Tahun 2015 akan dilaksanakan pada bulan Oktober s.d November 2015. Pendaftaran Calon Praja IPDN dimulai pada tanggal 5 s.d 12 Oktober 2015 secara online. Jadwal Seleksi Penerimaan dan persyaratan serta tahapan sesuai dengan website http://www.kemendagri.go.id dan http://spcp.ipdn.ac.id/spcp/  

Download  Pengumuman:

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah

Jadwal dan Tahapan Seleksi

MUTLAK, NETRALITAS ASN DALAM PILKADA
 

JAKARTA (02/10/2015)– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa netralitas menjadi sesuatu yang mutlak dilaksanakan oleh aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 269 pemerintah daerah Desember mendatang.

Hal tersebut dinyatakan Menteri Yuddy saat memberikan sambutan dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman (MoU) netralitas ASN dalam Pilkada Serentak di Jakarta, Jumat (02/09). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo,  Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu) Muhammad.

“Di era revolusi mental ini kita ingin memastikan bahwa seluruh aparatur sipil bekerja secara profesional, netral dan mampu melayani seluruh kepentingan publik tanpa membeda-bedakan latar belakang politiknya. Karena itu netralitas menjadi sesuatu yang mutlak dilaksanakan oleh ASN dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung,” kata Yuddy.

Yuddy menyatakan, Undang – Undang Aparatur Sipil Negara secara tegas menyatakan bahwa aparatur sipil negara berperan sebagai perencana, pelaksana dan penyelenggaran tugas umum pemerintahan dalam peran nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktek KKN. Namun, dalam rangka mewujudkan netralitas ASN dan larangan penggunaan asset pemerintah dalam Pemilukada pada bulan Desember 2015 maka Menteri PANRB mengeluarkan surat edaran menteri.