KEPALA BKPSDM
WENNY MAYA KARTIKA, S.H, M.H
NIP 196901131993032005
Pembina Utama Muda (IV/c)
PENGUMUMAN
LINK SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
DOWNLOAD MEKANISME MUTASI PNS
DOWLOAD PEDOMAN PENAKMAS
DOWNLOAD BUKU PETUNJUK PEMBUATAN KARTU ASN VIRTUAL
PANDUAN APLIKASI SIHARKA (PEGAWAI)
Klik Menu "Info Kepegawaian" di atas untuk melihat UU, PP, PerBup di Bidang Kepegawaian
MEKLAP DATA PEGAWAI
Download PEDOMAN
e-PERSONAL
Download PEDOMAN
e-FILE
Download PEDOMAN e-MUTASI
Download PEDOMAN e-KGB
Download FormuIir Isian Pegawai (FIP) untuk PPPK
Download Formulir Isian Pegawai (FIP) untuk CPNS
WEBSITE TERKAIT
INFORMASI
rahasiasuksesjadipns.blogspot.co.id, Modus Penipuan Pengangkatan CPNS
Jakarta – Humas BKN (10/10/2016), Guna meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan dari modus penipuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang semakin marak, Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu mengambil langkah cepat. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman di ruang kerjanya, Jumat (7/10/2016).
HATI-HATI TERHADAP MODUS PENIPUAN MUTASI DAN PROMOSI PNS..!!
Ungaran (07/10/2016)-Admin BKD, Diberitahukan kepada seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang bahwa untuk pelaksanaan penataan personil baik mutasi maupun promosi tidak dipungut biaya sama sekali. Hati-hati terhadap modus-modus penipuan yang mengatasnamakan hal ini.
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT)
JAKARTA (05/10/2016)– Instansi pemerintah diwajibkan melakukan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka, termasuk dalam proses pengumumannya. Untuk memudahkan calon peserta, informasi mengenai seleksi JPT di seluruh instansi pemerintah akan diintegrasikan dalam sebuah portal nasional.
“Calon potensial bisa mencermati portal ini untuk mengetahui adanya seleksi terbuka di manapun,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Rabu (05/10).
Mutasi PNS SekDes ke SKPD Kabupaten Semarang
Ungaran (05/10/2016)-Admin BKD, Pemerintah Kabupaten Semarang akan menarik semua Sekretaris Daerah (SekDes) yang berstatus PNS ke Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), hal ini karena Pemkab Semarang tidak ingin menyalahi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2014 .